Pemerintah di berbagai negara mulai mengadopsi kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung pengambilan keputusan di sektor publik. Teknologi ini digunakan untuk memetakan kebijakan, menentukan skema bantuan sosial, hingga merekomendasikan solusi dalam penegakan hukum.

Perkembangan tersebut menandai meningkatnya peran AI dalam kepemimpinan dan tata kelola, seiring upaya negara-negara memanfaatkan sistem berbasis data untuk mempercepat analisis serta memperluas jangkauan layanan. Namun, penggunaan AI juga memunculkan perdebatan mengenai anggapan bahwa teknologi bersifat netral, serta kekhawatiran atas potensi lahirnya bentuk pengambilan keputusan yang terlalu bergantung pada algoritma.

Dalam konteks kebijakan publik, penerapan AI dapat memengaruhi siapa yang menerima bantuan, bagaimana prioritas kebijakan ditetapkan, dan pendekatan apa yang dipilih dalam penegakan hukum. Karena itu, adopsi AI tidak hanya menjadi isu teknis, tetapi juga terkait dengan arah kepemimpinan, akuntabilitas, dan dampaknya terhadap masyarakat.