SERANG – Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten mengakui pelaksanaan program ketahanan pangan di daerah tersebut belum berjalan optimal. Kondisi itu dipengaruhi keterbatasan anggaran serta regulasi yang dinilai belum populis.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Nasir M Daud, mengatakan pihaknya tetap berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat melalui program berbasis skala rumah tangga dan skala kecil. Salah satu sasaran yang dipilih adalah sekolah dan pondok pesantren.
“Memang belum optimal, makanya kita sasar sekolah dan pondok pesantren untuk mengoptimalkan ketahanan pangan. Karena memang skala kita dari rumahan atau dari skala kecil,” kata Nasir di ruang kerjanya, Selasa (30/12/2025).
Nasir menjelaskan, salah satu program unggulan yang dijalankan adalah program makanan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) yang menyasar lingkungan sekolah dan pondok pesantren. Pada tahun ini, program tersebut baru dapat menjangkau 45 pondok pesantren dan delapan sekolah.
Menurut Nasir, pihaknya menargetkan setiap tahun setidaknya ada minimal 40 pondok pesantren atau sekolah yang dapat mengikuti program B2SA. Puluhan lembaga yang terlibat nantinya akan menjadi binaan Dinas Ketahanan Pangan agar dapat memanfaatkan lahan yang tersedia.
Ia menyebut, secara keseluruhan terdapat ribuan pondok pesantren dan sekolah yang berpotensi dilibatkan. Namun, keterbatasan anggaran membuat pembinaan baru dapat dilakukan pada kisaran 40 hingga 50 pondok pesantren dan sekolah.
Nasir menambahkan, pihaknya belum dapat menyampaikan lebih jauh terkait pengembangan program karena anggaran instansinya terbatas dan belum mampu menampung sejumlah kegiatan lain. Ia juga menyampaikan adanya penyesuaian anggaran setelah evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap APBD Banten 2026.
“Kemarin kita baru rakor dan ternyata ada pengurangan Rp2,4 miliaran. Ya mau bagaimana lagi, kita optimalkan anggaran yang ada agar program ketahanan pangan bisa berjalan dengan baik,” ujarnya. Ia menyebut pagu sebelumnya sekitar Rp25 miliar, dan anggaran Dinas Ketahanan Pangan berkurang lebih dari Rp2 miliar.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Provinsi Banten, Kurnia Satriawan, mengatakan program ketahanan pangan merupakan program populis Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut Pemprov Banten telah merancang program kerja dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Iya tahun depan ketahanan pangan jadi salah satu prioritas. Kalau kita berbicara ketahanan pangan, kan banyak turunannya, bukan hanya dari hasil bumi dan lainnya, infrastruktur juga jadi salah satu didalamnya,” kata Kurnia.
Kurnia menambahkan, sejumlah langkah yang dirancang antara lain pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), penguatan ketersediaan pangan, dan program lain yang terkait. Ia menyebut pelaksanaan akan dilakukan secara bertahap setiap tahun agar ketahanan pangan di Banten dapat berjalan lebih baik.
