Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung pelemahan rupiah dengan kalimat, “Orang desa enggak pakai dolar kok,” memicu sorotan. Ucapan tersebut dinilai menyederhanakan persoalan nilai tukar yang berdampak luas, terutama ketika rupiah disebut menembus Rp17.614 per dolar AS.
Dalam situasi pelemahan rupiah, publik menanti penjelasan yang dianggap lebih bertanggung jawab dan mudah dipahami mengenai arah kebijakan pemerintah. Sebab, meski masyarakat desa tidak bertransaksi menggunakan dolar dalam aktivitas sehari-hari, banyak komponen ekonomi yang memengaruhi harga kebutuhan hidup tetap terhubung dengan mata uang tersebut.
Rantai ekonomi yang disebut terkait dolar mencakup impor pangan, pupuk, obat-obatan, bahan bakar, bahan baku industri, hingga kewajiban pembayaran utang negara dan korporasi. Ketika rupiah melemah, biaya impor dan biaya produksi berpotensi meningkat, yang kemudian dapat mendorong kenaikan harga barang di tingkat konsumen. Dalam kondisi seperti itu, kelompok berpenghasilan rendah kerap menjadi pihak yang paling cepat merasakan dampaknya.
Dalam kajian ekonomi makro, depresiasi nilai tukar kerap dikaitkan dengan inflasi melalui mekanisme exchange rate pass-through. Disebutkan pula bahwa penelitian International Monetary Fund (IMF) menunjukkan pelemahan mata uang di negara berkembang cenderung mendorong kenaikan harga domestik, terutama di negara yang bergantung pada impor bahan baku dan energi. Bank Indonesia juga berulang kali menekankan pentingnya stabilitas rupiah terhadap stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Contoh dampak yang disorot antara lain petani yang harga pupuknya dipengaruhi kurs, nelayan yang biaya bahan bakarnya ikut terdampak, serta pedagang kecil yang menghadapi risiko kenaikan harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng, gula, dan beras ketika nilai tukar tertekan.
Selain soal dampak ekonomi, pernyataan tersebut juga dipandang memunculkan kekhawatiran tentang cara pemerintah merespons kritik terkait kondisi rupiah. Ada penilaian bahwa kekhawatiran publik kerap dianggap sebagai gangguan politik atau narasi pesimisme, padahal pengalaman krisis sebelumnya menunjukkan sikap meremehkan tanda-tanda awal dapat memperburuk situasi.
Dalam tulisan tersebut, krisis 1998 disebut sebagai pelajaran ketika pelemahan rupiah pada awalnya dianggap sementara, namun kemudian membesar seiring kombinasi utang luar negeri, melemahnya kepercayaan pasar, dan respons pemerintah yang dinilai tidak meyakinkan. Kepercayaan publik, sebagaimana disorot, dapat runtuh lebih cepat daripada indikator statistik.
Pada akhirnya, kritik yang muncul menekankan pentingnya sensitivitas dan empati pemerintah dalam menghadapi kecemasan masyarakat, terutama ketika harga kebutuhan pokok meningkat, terjadi pemutusan hubungan kerja, dan daya beli melemah. Di tengah tekanan ekonomi, publik menilai pemimpin negara perlu menunjukkan pemahaman atas masalah serta arah kebijakan yang jelas, bukan pernyataan yang berpotensi dibaca sebagai sikap meremehkan.
Meski masyarakat tidak menggunakan dolar untuk transaksi harian, pelemahan rupiah dinilai tetap dapat berujung pada kenaikan harga yang menggerus kemampuan belanja, terutama bagi warga dengan penghasilan terbatas.
