Pemerintah mulai menyelidiki asal-usul gelondongan kayu yang terbawa arus banjir dan longsor saat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penelusuran dilakukan untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran yang berkaitan dengan keberadaan kayu-kayu tersebut.
Untuk mengusut temuan itu, pemerintah menerjunkan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan ke Sumatera. Satgas ini terdiri dari unsur lintas kementerian dan lembaga.
"Saat ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan, menelusuri dugaan gelondongan kayu yang terbawa arus banjir," kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12).
Dalam proses pengusutan, pemerintah menggunakan analisis citra satelit untuk menelusuri pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Pratikno menyatakan pemerintah tidak menutup kemungkinan menindak aktor yang terbukti melanggar.
"Pemerintah terus menelusuri pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran melalui analisis citra satelit," ujarnya.
Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menyampaikan bahwa Polri telah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk memulai penyelidikan. Ia mengatakan rapat lanjutan akan digelar guna menurunkan tim gabungan.
"Terkait masalah penegakan hukum, terkait temuan kayu gelondong yang terkelupas, kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan. Besok kami akan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan, pendalaman, terkait dengan peristiwa yang terjadi," ucap Sigit.
Ia menegaskan, jika ditemukan pelanggaran hukum, aparat akan memprosesnya. "Tentunya apa bila ada pelanggaran hukum, kita akan proses," imbuhnya.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menilai bencana di Sumatera tidak semata dipicu cuaca ekstrem, tetapi juga dipengaruhi faktor kerusakan lingkungan yang memperparah dampak. Pemerintah, kata Teddy, tetap memprioritaskan evakuasi dan penanganan korban, sembari menelusuri penyebab yang memperburuk bencana.
"Seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang menjadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini menjadi perhatian juga, dan selain faktor cuaca yang ekstrem tentunya ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana dan ini terus ditelusuri secara serius," kata Teddy.
Ia menyatakan pemerintah akan melakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh terkait rangkaian bencana tersebut tanpa mengesampingkan penanganan warga terdampak. "Dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkap adanya indikasi gelondongan kayu yang terseret banjir di wilayah utara Sumatera berasal dari aktivitas pembukaan kebun sawit. Menurut Hanif, pembukaan lahan menyisakan potongan kayu yang tidak dibakar karena penerapan kebijakan tanpa pembakaran (zero burning).
"Ada indikasi pembukaan-pembukaan kebun sawit yang menyisakan log-log. Karena memang kan zero burning, sehingga kayu itu tidak dibakar, tapi dipinggirkan," kata Hanif seusai rapat bersama Komisi XII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12).
Hanif menjelaskan, banjir berintensitas besar diduga mendorong sisa-sisa kayu tersebut hingga terbawa arus dan memperparah dampak bencana. Ia menegaskan pemerintah akan memeriksa seluruh potensi penyebabnya.
"Ternyata banjirnya yang cukup besar mendorong itu menjadi bencana berlipat-lipat. Ini juga kami akan cek, jadi semua potensi akan kami cek," ucap Hanif.
Hanif juga meminta dukungan berbagai pihak untuk menegakkan aturan lingkungan hidup dalam konteks penanganan bencana. "Kami mohon dukungan kepada semua, kita untuk dengan teguh menegakkan aturan lingkungan hidup pada posisi bencana ini," sambungnya.
