Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kendal menjadi perhatian publik setelah sejumlah foto menu yang disebut berasal dari program tersebut beredar luas di media sosial. Unggahan itu memicu beragam komentar warganet karena menu dinilai tidak layak dan jauh dari standar gizi.

Dalam unggahan akun Instagram liputan.kendal.terkini, terlihat menu MBG berisi nasi, potongan kecil ayam goreng, kering tempe, sayur, dan buah semangka. Pada unggahan lainnya, menu disebut hanya terdiri atas nasi, seiris tempe goreng, tiga potong semangka, sedikit sayur, dan agar-agar.

Sementara itu, unggahan dari akun insta_kendal memperlihatkan menu MBG berupa mi goreng sebagai pengganti nasi, potongan wortel, sepotong kecil telur dadar, susu kotak, dan empat butir buah kelengkeng. Namun, lokasi sekolah penerima menu dalam unggahan tersebut belum diketahui secara pasti.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi D DPRD Kendal, Dedi Ashari Setyawan, menyatakan belum menerima laporan resmi terkait menu MBG yang viral. Meski demikian, DPRD berencana melakukan pengecekan langsung ke dapur MBG maupun sekolah-sekolah di Kendal.

“Hari ini kita juga belum jelas MBG ini ranahnya dinas apa. Tapi setahu saya di Kendal sudah ada Satgas pengawasan MBG. Ke depan, kita bersama Disdikbud akan kroscek ke dapur-dapur MBG dan sekolah agar kejadian yang ramai di medsos ini tidak terulang,” ujar Dedi.

Dedi menegaskan, pemerintah pusat telah memiliki petunjuk teknis (juknis) dan standar gizi dari Badan Gizi Nasional terkait menu MBG. Karena itu, ia meminta pengelola dapur mematuhi ketentuan tersebut agar polemik tidak berulang.

“Saya kira sudah ada juknisnya terkait protein, susu, dan lainnya. Harapan kami pengelola MBG mematuhi standar yang ada supaya tidak menimbulkan polemik lagi,” katanya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kendal, Ferinando Rad Bonay, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kendal masih dalam proses pembentukan Satgas MBG.

“Selama Satgas MBG belum terbentuk, kami belum bisa bertindak. Saat ini pengawasan masih dilakukan oleh Badan Gizi Nasional, sementara Disdikbud hanya sebagai penerima,” jelas Ferinando.

Ferinando juga menyebut pihaknya belum menerima keluhan dari sekolah maupun orang tua siswa terkait menu MBG. Ia menambahkan, pelaksanaan program MBG di Kendal masih terbatas karena jumlah dapur yang tersedia masih sedikit.

“Masih banyak sekolah yang belum mendapatkan program MBG. Saat ini dapurnya baru sekitar 8–9 titik, seharusnya minimal ada 40 dapur,” ungkapnya.