Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menilai peralihan pedagang baju atau barang bekas (thrifting) ke produk UMKM perlu dilakukan secara bertahap. Menurutnya, proses substitusi tidak dapat dijalankan secara instan dan membutuhkan tahapan yang jelas.
“Kami dari Kementerian UMKM juga mendorong untuk dilakukan substitusi. Tetapi, substitusi itu tidak bisa langsung begitu saja, serta-merta. Ini, kan, butuh proses, step by step,” kata Maman, Senin (1/12/2025).
Maman menjelaskan, langkah bertahap diperlukan karena aktivitas ekonomi para pedagang sudah berjalan dan tidak seharusnya berhenti mendadak. Ia menyebut keberlanjutan perdagangan yang menjadi mata pencaharian pedagang perlu menjadi pertimbangan utama dalam menyusun kebijakan transisi.
“Kita sepakat bahwa ada kepentingan aktivitas perdagangan ekonomi yang harus diselamatkan dari teman-teman pedagang ini. Jadi itu yang nanti akan jadi pertimbangan paling utama,” ujarnya.
Di sisi lain, Maman menegaskan bahwa impor barang bekas telah dilarang. Larangan tersebut antara lain tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
“Di satu sisi, saya harus menyampaikan apa adanya dulu. Di satu sisi memang secara aturan, kita dilarang mengimpor barang-barang bekas. Ini secara aturannya dulu, riil-nya begitu,” tuturnya.
Namun ia menekankan perlunya mencari solusi yang tetap menjaga kelangsungan ekonomi pedagang. Maman mengatakan pihaknya akan berupaya menemukan jalan tengah bersama pihak terkait, termasuk perwakilan DPR dan asosiasi pedagang thrifting.
“Lalu sisi keduanya adalah kita harus mengamankan keberlanjutan aktivitas ekonomi para pedagang. Keberadaan saya di sini didampingi oleh Bang Adrian (Napitupulu, Anggota Komisi V DPR RI), teman-teman dari asosiasi pedagang thrifting, kita akan mencari jalan tengah, solusi terbaik apa untuk menyelesaikan situasi ini,” kata Maman.
