Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan proses penyelidikan dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh terus berlanjut. Di saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto menyebut proyek kereta cepat tersebut “tidak ada masalah” dan menyampaikan pemerintah akan membayar cicilan sekitar Rp1,2 triliun per tahun.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan penyelidikan dan penyidikan merupakan prosedur untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi sehingga ada kepastian hukum. “Penyelidikan, penyidikan, tidak ada larangan kan. Tidak ada satu larangan untuk melakukan penyelidikan. Kan alangkah bagusnya memang kalau ada penyelidikan sehingga ada kepastian hukum,” kata Tanak di Jakarta, Rabu (05/11).
Tanak juga menyebut KPK telah memanggil dan meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait. Namun KPK belum membeberkan siapa saja pihak yang dimintai keterangan.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihak yang dimintai keterangan merupakan mereka yang diduga mengetahui konstruksi perkara. “Terkait dengan materi atau pihak-pihak yang diundang untuk dimintai keterangan, saat ini kami belum bisa menyampaikan detailnya secara lengkap seperti apa. Karena ini memang masih di tahap penyelidikan,” ujar Budi, Senin (03/11). Ia mengimbau pihak yang dipanggil bersikap kooperatif dan menyampaikan data serta informasi yang dibutuhkan.
Isu dugaan korupsi proyek Whoosh mencuat setelah mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap dugaan tindak pidana terkait proyek tersebut melalui kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober. Mahfud menyoroti ongkos pembangunan per kilometer yang dinilai terlalu mahal dan berpotensi mengindikasikan penggelembungan harga.
Di tengah proses penyelidikan itu, Presiden Prabowo menyampaikan pernyataan saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Gambir, Jakarta, Selasa (04/11). “Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar mungkin Rp1,2 triliun per tahun,” kata Prabowo. Ia juga menyatakan dana untuk membayar utang ke pihak China sejatinya ada dan menyebut sumbernya berasal dari hasil rampasan korupsi yang semestinya digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
Prabowo meminta persoalan Whoosh tidak semata dilihat dari aspek untung-rugi, melainkan juga manfaat bagi masyarakat seperti pengurangan kemacetan dan polusi. “Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi [setelah diambil negara] saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi, Saudara, saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua,” ujarnya.
Sejumlah pengamat menilai pernyataan Prabowo berpotensi memunculkan persepsi bahwa pemerintah berupaya meredam atau menutupi dugaan korupsi proyek Whoosh. Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menyebut dugaan masalah bisa ditelusuri dari keputusan pemerintah era Presiden Joko Widodo yang memilih China ketimbang Jepang untuk proyek tersebut, meski tawaran bunga pinjaman Jepang lebih rendah.
Menurut paparan Anthony, Jepang menawarkan investasi US$6,2 miliar, dengan 75% berupa pinjaman bertenor 40 tahun dan bunga 0,1% per tahun. Sementara China mengajukan investasi US$5,5 miliar, yang kemudian berubah menjadi US$6,071 miliar, dengan skema 75% didanai pinjaman China Development Bank dan 25% modal konsorsium Indonesia-China, tenor 40 tahun dan bunga 2% per tahun. Dalam pelaksanaannya, terjadi pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,2 miliar dengan bunga utang 3,4%.
“Yang satu [Jepang] bunganya hanya 0,1%, sedangkan yang satunya [China] bunga utangnya 2% atau 20 kali lipat lebih besar. Ini tanpa bicarakan cost overrun ya. Tanpa itu, proyek dari Jepang ini seharusnya lebih meringankan. Kenapa proyek dari China bisa dimenangkan? Ini yang seharusnya diusut,” kata Anthony.
Pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy juga menilai terdapat sejumlah kejanggalan, termasuk alasan pemilihan China dengan dalih tanpa jaminan APBN namun berbunga lebih tinggi, serta pembengkakan biaya akibat perubahan konstruksi dan ketidakstabilan tanah. Ia menilai KPK perlu menggandeng tim audit seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan ada atau tidaknya kerugian negara dan besaran nilainya.
Di sisi pembiayaan, Anthony menjelaskan beban pemerintah terkait proyek Whoosh mencakup utang pokok dan bunga. Utang pokok disebut baru mulai dibayar pada 2033 atau setelah 10 tahun beroperasi, sementara bunga dibayar sejak kereta cepat berjalan. Ia menghitung porsi beban bunga utang yang ditanggung konsorsium Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sekitar Rp1,2 triliun, seiring kepemilikan saham konsorsium Indonesia sebesar 60%.
Anthony juga menyebut jika ditambah utang pokok pinjaman, kewajiban pembayaran dapat berada pada kisaran Rp3,8 triliun hingga Rp5 triliun. Ia mengatakan beban bunga saja dinilai berat, terlebih jika ditambah kewajiban pokok.
Terkait sumber pembayaran, Anthony berpendapat secara aturan utang semestinya ditangani Danantara sebagai pengelola investasi BUMN, karena proyek sejak awal menggunakan skema business to business (B2B). Namun ia menduga ada keberatan karena dapat mengganggu tujuan pengelolaan investasi strategis. Sementara itu, Ichsanuddin menilai jika dibebankan ke APBN, ruang fiskal berpotensi makin sempit. Ia menyebut tanpa beban utang Whoosh, pembayaran utang luar negeri pemerintah pada 2025 mencapai Rp1.353 triliun atau 37,36% dari total porsi anggaran negara.
Anthony mendorong negosiasi restrukturisasi utang dengan China agar suku bunga bisa diturunkan menjadi 0,1%. Ia menilai perpanjangan tenor dari 40 tahun menjadi 60 tahun bukan solusi utama. Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Indonesia dan China telah sepakat merestrukturisasi pembiayaan, termasuk memperpanjang waktu pembayaran hingga 60 tahun. Namun CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menyebut negosiasi masih berjalan dan belum ada keputusan.
Di DPR, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan persoalan utang Whoosh akan dibahas oleh komisi terkait bersama pemerintah. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyatakan jika utang kereta cepat harus dibebankan ke APBN, pihaknya tidak mempermasalahkan, namun menekankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan proyek. Said juga mendorong KPK segera melakukan penyelidikan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dana maupun penyalahgunaan kewenangan dalam pembangunan kereta cepat.
Sejumlah pengamat juga mengingatkan bahwa bila pemerintah menggunakan dana hasil rampasan korupsi yang masuk dalam APBN untuk membayar cicilan utang Whoosh, pengeluaran tersebut perlu mengikuti mekanisme penganggaran dan mendapat persetujuan DPR sesuai aturan keuangan negara.
