Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menilai pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) terkait sumber air AQUA tidak bijak dan berpotensi memengaruhi kepercayaan publik serta iklim investasi di Indonesia.
BHS menyebut isu asal air yang digunakan AQUA semestinya ditanggapi dengan pendekatan ilmiah berbasis riset, bukan opini pribadi. Ia mengatakan lembaga penelitian dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah memastikan air yang digunakan AQUA bersumber dari air pegunungan alami, bukan air tanah biasa.
Menurut BHS, BRIN juga melakukan kajian isotop yang disebutnya membuktikan sumber air tersebut berasal dari pegunungan. Ia menyampaikan pernyataan itu di Jakarta pada Jumat.
BHS menyayangkan pernyataan KDM yang sempat viral setelah inspeksi mendadak ke pabrik AQUA di Subang. Ia menilai hal itu dapat menimbulkan persepsi keliru di masyarakat. BHS juga mengingatkan bahwa perusahaan besar seperti AQUA, menurutnya, menjalankan bisnis di bawah aturan serta pengawasan dari berbagai lembaga negara.
Dalam keterangannya, BHS menyatakan AQUA telah mengantongi sejumlah perizinan, antara lain SIPA (Izin Pengambilan Air Tanah) dari Badan Geologi, izin edar dari BPOM, dan sertifikat SNI dari Kementerian Perindustrian. Ia menilai, jika izin telah diterbitkan, maka prosesnya berjalan dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel.
BHS juga menyoroti dampak ekonomi dari industri air minum dalam kemasan. Ia menyebut dari 67 juta pelaku UMKM di Indonesia, sekitar 70% di antaranya menjual air minum kemasan, termasuk AQUA. Menurutnya, aktivitas ekonomi tersebut melibatkan tenaga kerja, jaringan distribusi, hingga pedagang kecil.
Selain itu, BHS menyebut AQUA rutin memberikan kontribusi kepada PDAM daerah sebesar Rp600 juta per bulan meski tidak menggunakan air dari PDAM. Ia menilai dana tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memperluas jaringan layanan air bersih bagi masyarakat.
Di sisi lain, BHS menilai polemik seputar air kemasan berpotensi menutupi persoalan yang lebih mendasar, yakni akses air bersih warga Jawa Barat. Ia menyebut jaringan pipa air minum di provinsi tersebut baru menjangkau sekitar 25% penduduk, meski Jawa Barat memiliki sumber air melimpah seperti Sungai Citarum.
Menurut BHS, masyarakat tidak dapat disalahkan ketika memilih membeli air kemasan jika distribusi air bersih dari PDAM belum merata. Ia menilai hal itu menjadi konsekuensi dari belum optimalnya layanan air bersih ke rumah-rumah.
BHS mengingatkan pernyataan pejabat publik dapat berdampak luas. Karena itu, ia mendorong agar komentar yang bersifat teknis dan berpotensi memengaruhi dunia usaha didahului koordinasi dengan lembaga terkait atau riset yang memadai, agar tidak menimbulkan keresahan dan mengganggu reputasi dunia usaha.
Senada, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin turut mengingatkan agar pengawasan terhadap sektor swasta dilakukan secara proporsional tanpa menimbulkan kegaduhan publik yang dinilai dapat berdampak kontra produktif terhadap investasi.
Di akhir pernyataannya, BHS meminta isu publik disikapi dengan data dan pertimbangan ilmiah. Ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat dan investor, sekaligus memperhatikan keberlangsungan ekonomi rakyat kecil.
