Vietnam dinilai belum sepenuhnya memanfaatkan kekayaan budaya kulinernya yang sudah dikenal luas untuk menjadi penggerak ekonomi baru. Sejumlah negara di kawasan menunjukkan bagaimana strategi yang terarah dapat mengubah kuliner menjadi sumber devisa sekaligus instrumen pengaruh global.
Thailand, yang disebut berada di peringkat ke-24 dunia, dikemukakan sebagai contoh keberhasilan melalui strategi diplomasi kuliner. Dengan pendekatan tersebut, jumlah restoran Thailand di berbagai negara meningkat dari 5.500 menjadi lebih dari 15.000 dan disebut menjadi salah satu sumber utama pemasukan devisa. Korea Selatan, yang berada di peringkat ke-19 dunia, juga dinilai berhasil memanfaatkan masakan tradisional—terutama kimchi—untuk membangun “kekuatan lunak” di tingkat global.
Di sisi lain, promosi kuliner Vietnam dalam beberapa tahun terakhir juga dinilai menunjukkan hasil. Restoran pho dan banh mi muncul di banyak negara dan semakin populer di kalangan masyarakat setempat. Sejumlah produk Vietnam seperti kopi, kacang mete, buah kering, permen, serta produk OCOP (One Commune One Product) juga disebut mulai menjadi pilihan wisatawan.
Meski demikian, capaian tersebut dinilai belum sebanding dengan potensi yang dimiliki. Keberadaan restoran Vietnam otentik di kota-kota besar dunia masih dianggap bersifat terisolasi, kurang terkoordinasi, dan belum membentuk ekosistem ekonomi yang kuat.
Perhatian juga diarahkan pada rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan Industri Budaya yang disebut belum efektif mendorong pemanfaatan industri budaya kuliner. Fokus kebijakan dinilai lebih banyak pada “ekspor lokal” kepada wisatawan, sementara pasar global yang jauh lebih luas disebut hampir terabaikan karena belum adanya mekanisme khusus untuk mendukung pelaku usaha dan pengrajin agar dapat berekspansi ke luar negeri.
Dalam rancangan tersebut, dukungan anggaran disebut terbuka untuk pembiayaan kru film dan seniman internasional yang datang ke Vietnam. Namun, tidak terdapat mekanisme yang dinilai memadai untuk mendukung usaha rintisan kuliner, pengembangan model waralaba, maupun ekspansi bisnis kuliner Vietnam ke pasar luar negeri.
Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan disebut tidak dapat hanya bertumpu pada ekspor bahan mentah atau pariwisata. Agar budaya kuliner dapat menjadi pilar industri budaya sekaligus mesin pertumbuhan baru, rancangan undang-undang tersebut dinilai memerlukan visi yang lebih konstruktif.
Gagasan yang diajukan adalah menjadikan “diplomasi kuliner” sebagai strategi nasional yang didukung kerangka hukum, insentif pajak, akses kredit, serta perangkat promosi yang terkoordinasi. Dengan langkah tersebut, kuliner Vietnam diharapkan dapat bertransformasi menjadi sumber daya ekonomi dan berkontribusi meningkatkan posisi negara di tingkat global.
