Pemerintah mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memberdayakan Sentra Produksi Rakyat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pemasok pangan lokal guna memperkuat rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, langkah tersebut ditujukan untuk memperbaiki rantai pasok dan meningkatkan kapasitas logistik program MBG, sekaligus memastikan bahan pangan diserap langsung dari produsen di sekitar lokasi SPPG.
“Pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan Sentra Produksi Rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal untuk menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG,” ujar Purbaya saat menanggapi pandangan salah satu fraksi dalam Rapat Paripurna DPR Ke-25 Masa Persidangan V di Jakarta, Selasa (14/7).
Purbaya mengakui, pada tahap awal pelaksanaan MBG masih terdapat tantangan, terutama terkait kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik. Menurutnya, tantangan tersebut lebih terasa di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Untuk memastikan penggunaan anggaran program berjalan sesuai ketentuan, Purbaya menyebut telah membentuk tim khusus yang akan mengawasi anggaran MBG di seluruh daerah. Pengawasan ini melibatkan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
“Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan serapan anggaran MBG di lapangan akan dilakukan secara berkala setiap dua bulan,” tutur Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Jumat (26/6). Ia menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi SPPG yang terbukti bermasalah dalam pelaksanaan program.
Selain pengawasan, Kementerian Keuangan juga menyatakan kesiapan menyediakan dukungan sumber daya manusia di bidang keuangan apabila Badan Gizi Nasional (BGN) memerlukan pendampingan dalam pengelolaan anggaran.
