Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan fasilitas publik di Jakarta tetap dalam kondisi baik setelah aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di Jakarta Pusat pada Rabu (28/10/2026). Berdasarkan laporan yang diterimanya hingga Rabu malam, Pramono menyebut tidak ditemukan kerusakan pada fasilitas umum, termasuk halte, akibat aksi penyampaian aspirasi tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Pramono saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2026). Ia menilai demonstrasi berjalan dengan baik dan mengapresiasi berbagai pihak yang turut menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.
“Yang pertama, alhamdulillah hak demokrasi yang dijalankan oleh para mahasiswa kemarin berjalan dengan baik dan dari laporan yang ada sampai dengan tadi malam, tidak ada kerusakan apa pun terhadap fasilitas publik yang ada di Jakarta,” ujar Pramono, Kamis (29/10/2026).
Selain memastikan kondisi fasilitas publik, Pramono juga menyoroti penanganan kebersihan di lokasi-lokasi yang digunakan untuk demonstrasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengerahkan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) atau pasukan oranye untuk membersihkan sejumlah titik setelah massa membubarkan diri.
Menurut Pramono, proses pembersihan dikoordinasikan oleh Wali Kota Jakarta Pusat Arifin. Ia menyebut petugas bekerja hingga dini hari untuk memastikan area terdampak kembali bersih.
“Pasukan oranye yang dikoordinasikan secara langsung oleh Wali Kota Jakarta Pusat melakukan pembersihan di tempat-tempat yang terjadi unjuk rasa, dan jam 02.00 alhamdulillah semua fasilitas yang ada di Jakarta sudah bersih,” kata Pramono.
Pramono juga menyampaikan penghargaan kepada mahasiswa yang menyampaikan pendapat serta aparat keamanan yang bertugas selama demonstrasi berlangsung. Ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat dalam kehidupan demokrasi, namun perlu disertai tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan fasilitas umum.
Menurutnya, sarana publik merupakan milik bersama sehingga pemeliharaannya menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat, bukan hanya pemerintah.
