Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dikembangkan pemerintah tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan peserta didik, tetapi juga sebagai instrumen membangun kebiasaan hidup sehat sejak usia sekolah. Pada 2026, pendekatan tersebut diperkuat melalui integrasi edukasi gizi, keamanan pangan, perilaku hidup bersih dan sehat, serta pembiasaan makan bergizi di lingkungan pendidikan.
Penguatan ini didorong oleh pandangan bahwa sekolah merupakan ruang strategis pembentukan kebiasaan anak. Rutinitas yang dilakukan berulang pada usia sekolah dinilai berpotensi terbawa hingga dewasa, termasuk kebiasaan memilih makanan, menjaga kebersihan, memahami kebutuhan gizi, dan mengatur pola konsumsi. Karena itu, pemerintah memperluas fungsi MBG agar pemberian makanan bergizi berjalan seiring dengan proses pendidikan yang membantu siswa memahami alasan di balik makanan yang mereka konsumsi.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyatakan literasi gizi menjadi bagian penting dari pelaksanaan MBG. Menurutnya, pemberian makanan perlu disertai pemahaman agar peserta didik mengetahui manfaat gizi dalam makanan dan mampu membangun kebiasaan sehat sejak dini. Dengan pendekatan ini, MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan makan harian, tetapi juga pembentukan kesadaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Penguatan edukasi dilakukan lebih sistematis pada 2026. BGN bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperluas literasi gizi dan keamanan pangan bagi guru serta tenaga kependidikan. Pada tahap awal, program menyasar 658.300 guru dan tenaga kependidikan di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Guru dipandang berperan penting karena berada langsung bersama peserta didik dan dapat membantu menerjemahkan materi gizi menjadi kebiasaan yang mudah diterapkan di sekolah maupun di rumah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menempatkan MBG selaras dengan penguatan karakter melalui Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Salah satu kebiasaan yang ditekankan adalah makan sehat dan bergizi. Integrasi ini diarahkan agar MBG tidak semata menjadi program pemenuhan gizi, melainkan juga mendukung pembentukan karakter melalui rutinitas yang konsisten.
Hingga 10 Juni 2026, lebih dari 43 juta dari sekitar 53 juta murid di Indonesia telah menerima manfaat MBG, atau sekitar 80,7 persen. Cakupan tersebut menunjukkan skala intervensi pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan anak. Seiring perluasan program, tantangan yang disorot adalah memastikan kualitas menu, keamanan pangan, edukasi, serta pengawasan berjalan konsisten.
Evaluasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan perkembangan positif terhadap proses belajar. Berdasarkan evaluasi terhadap lebih dari 1,2 juta responden murid, sekolah penerima MBG mengalami penurunan gangguan belajar akibat rasa lapar yang lebih besar dibandingkan sekolah yang belum menerima program. Temuan ini menunjukkan kaitan antara pemenuhan gizi dan kesiapan anak mengikuti pembelajaran.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq menilai pelaksanaan MBG di sejumlah daerah mulai menunjukkan dampak positif terhadap semangat belajar dan kondisi kesehatan siswa. Ia juga menekankan perlunya masukan dari siswa, guru, dan pihak sekolah agar menu serta mekanisme distribusi semakin sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
Di sisi lain, BGN memperkuat pengawasan keamanan pangan sebagai bagian yang dinilai tidak terpisahkan dari pembentukan kebiasaan sehat. Makanan yang diberikan kepada siswa harus memenuhi standar keamanan sebelum dikonsumsi. Pemerintah juga mendorong keterlibatan guru dalam pengawasan sekaligus edukasi, termasuk kebiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan, memahami keamanan makanan, serta membuang sampah setelah makan.
BGN juga menilai dukungan keluarga penting untuk memperkuat kebiasaan sehat yang dibangun di sekolah. Keluarga disebut sebagai lingkungan pertama tempat anak mengenal makanan, rasa, dan pola konsumsi. Karena itu, kebiasaan yang dibentuk melalui MBG di sekolah diharapkan mendapat penguatan di rumah, terutama jika orang tua memahami prinsip gizi seimbang dan menerapkannya dalam kehidupan keluarga.
Pemerintah turut memperluas cakupan MBG agar pemenuhan gizi tidak hanya dirasakan siswa sekolah formal. Pada 2026, program mencakup satuan pendidikan nonformal, pendidikan layanan khusus, pesantren, dan sekolah keagamaan. Kebijakan ini ditujukan untuk membangun layanan gizi yang lebih inklusif bagi anak-anak dari berbagai latar belakang.
Dengan kombinasi pemberian makanan bergizi, literasi gizi, penguatan keamanan pangan, keterlibatan guru, dukungan keluarga, dan pembiasaan hidup bersih, MBG diarahkan memiliki dampak lebih luas daripada sekadar penyediaan makanan. Pemerintah menilai konsistensi kualitas dan edukasi menjadi kunci agar program ini dapat berkontribusi dalam membentuk generasi yang lebih sehat dan memiliki kesadaran menjaga kesehatan sejak dini.
