Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap yang dinilai semakin krusial seiring perluasan cakupan penerima manfaat di berbagai daerah. Tantangan berikutnya tidak hanya memastikan makanan bergizi tersalurkan, tetapi juga memastikan pelaksanaannya tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks itu, pemerintah mengintegrasikan sistem MBG dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai upaya memperkuat tata kelola berbasis data.
Integrasi tersebut dipandang penting karena program berskala besar seperti MBG membutuhkan basis data yang akurat. Ketika jutaan peserta didik menjadi sasaran, kesalahan pendataan berisiko menimbulkan tumpang tindih penerima, ketidaktepatan distribusi, hingga pemborosan anggaran. Pemerintah menggunakan Dapodik sebagai rujukan karena selama ini menjadi basis data resmi pendidikan nasional yang diperbarui secara berkala oleh satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengatakan integrasi Dapodik dilakukan sebagai respons atas evaluasi pelaksanaan MBG di lapangan. Dalam evaluasi tersebut, BGN menemukan ketidaksinkronan data, termasuk kasus satu sekolah yang dilayani oleh dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, temuan itu menunjukkan pentingnya kualitas sistem informasi agar pelaksanaan program nasional berjalan lebih tertib dan mudah diverifikasi.
Agustina juga menyampaikan pembenahan kelembagaan BGN terus dilakukan untuk mengimbangi perluasan program. Upaya yang disebutkan mencakup penguatan tata kelola organisasi, evaluasi berkala terhadap operasional SPPG, serta penataan operasional pada masa libur sekolah untuk penyempurnaan distribusi dan evaluasi menyeluruh sebelum program kembali berjalan.
Penguatan data tersebut turut didukung rencana pengawasan berbasis digital. Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Mariman Darto menjelaskan sistem MBG ke depan akan dihubungkan dengan Dapodik agar proses dapat dipantau secara real time. Melalui keterhubungan sistem, pemerintah diharapkan memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai jumlah penerima manfaat, sekolah yang dilayani, distribusi SPPG, hingga potensi penyimpangan yang bisa diidentifikasi lebih cepat.
Mariman menekankan pemanfaatan teknologi digital tidak hanya untuk mempercepat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen membangun transparansi. Pemantauan langsung memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data serta mempercepat koreksi apabila terjadi ketidaksesuaian, sekaligus meningkatkan akuntabilitas pelaksana program.
Di sisi lain, sejumlah pihak mengingatkan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada akurasi data dan teknologi. Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana menilai MBG perlu dipandang sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia, sehingga literasi gizi bagi orang tua juga perlu diperkuat. Menurutnya, pemahaman tentang komposisi gizi seimbang dapat membantu keluarga melanjutkan kebiasaan makan sehat yang diperoleh anak melalui program di sekolah.
Dengan integrasi data, pengawasan digital, dan penguatan literasi gizi, pemerintah dinilai sedang membangun ekosistem pelaksanaan MBG yang lebih matang. Integrasi Dapodik diarahkan untuk memvalidasi data penerima dan sekolah sasaran, pemantauan real time untuk memperkuat pengawasan, sementara edukasi gizi diharapkan memperpanjang dampak program di luar lingkungan sekolah.
Pemerintah menilai keberhasilan program nasional tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari ketepatan sasaran, efisiensi, dan akuntabilitas. Integrasi Dapodik dengan sistem MBG disebut sebagai langkah untuk memperkuat tata kelola yang lebih modern dan berbasis data, seiring evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan program.
