Pemerintah Kota Padang mempertegas arah kebijakan pengembangan ekonomi kreatif dengan mempercepat penguatan subsektor kuliner. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan Padang untuk maju sebagai perwakilan Indonesia dalam jejaring UNESCO Creative Cities Network kategori City of Gastronomy pada 2027.
Komitmen tersebut ditandai melalui kunjungan kerja dan audiensi Wali Kota Padang Fadly Amran bersama delegasi lintas sektoral dengan Menteri Ekonomi Kreatif RI Teuku Riefky Harsya di Jakarta, Kamis (7/5/2026). Pertemuan itu sekaligus menjadi tindak lanjut dari Adendum Berita Acara Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia (PMK3I), yang menyepakati perubahan fokus pengembangan Padang dari subsektor seni pertunjukan menjadi subsektor kuliner.
Fadly menyatakan, kuliner tidak hanya dinilai dari rasa, tetapi juga memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Ia menekankan perlunya persiapan yang matang dan aksi nyata agar Padang siap mengajukan diri sebagai City of Gastronomy UNESCO pada 2027.
Dalam audiensi tersebut, Pemkot Padang tidak bergerak sendiri. Sejumlah unsur eksekutif, pakar, dan praktisi turut hadir, termasuk Dewan Pakar Indonesia Creative Cities Network (ICCN) Haris Satria serta Ramani yang mewakili komunitas kuliner lokal.
Dukungan juga datang dari unsur legislatif yang ikut mengawal jalannya pertemuan. Dalam rombongan tercatat hadir Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Nanda Satria, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat Doni Harsiva Yandra, serta Anggota DPRD Kota Padang Argi Putra Finalo. Kehadiran mereka disebut menegaskan komitmen parlemen dalam memfasilitasi regulasi dan anggaran bagi pengembangan ekosistem kreatif di daerah.
Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang Yenni Yuliza menegaskan bahwa kesiapan daerah bergantung pada kolaborasi yang selaras dengan pelaku usaha kuliner di tingkat akar rumput. Ia menyebut dinas pariwisata bersama komunitas kuliner dan dewan pakar siap mengawal proses pengembangan dari hulu ke hilir, serta menilai dukungan kementerian dan legislatif menjadi dorongan moral dan teknis bagi kelancaran program di daerah.
