Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai berpotensi memicu kenaikan harga sejumlah bahan pokok hingga mendorong inflasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, menu MBG disebut perlu dibuat bervariasi setiap hari agar lonjakan permintaan tidak terpusat pada komoditas yang sama dalam waktu bersamaan.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), program MBG telah berjalan hampir setahun. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga telah beroperasi sekitar 60 unit, dengan produksi minimal 2.000 paket MBG per hari untuk setiap unit.

Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda DIY, Eling Priswanto, menjelaskan pemantauan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DIY menemukan adanya kenaikan harga beberapa bahan pokok secara anomali. Kenaikan itu terjadi meski tidak ada peningkatan permintaan yang signifikan di pasar.

“Harga komoditas cabai, bawang merah dan telur mengalami sedikit kenaikan. Padahal animo pembeli di pasar tidak mengalami peningkatan signifikan. Di pasar malah cenderung sepi, tapi harga kulakan meningkat, mungkin ada faktor permintaan lain,” ujarnya.

Menurut Eling, kenaikan harga cabai dan bawang merah terutama dipicu faktor cuaca yang menurunkan produksi. Namun, ia menilai MBG juga ikut menambah permintaan, termasuk pada komoditas telur.

Ia menjelaskan, tambahan permintaan dari program MBG dapat meningkatkan kebutuhan telur di pasar. “Memang betul, jadi dengan adanya permintaan, program MBG ini tentunya juga sifatnya menambah permintaan. Logikanya, ketika masyarakat berbelanja dalam sebulan membeli telur 2 kg, dengan adanya MBG tidak mungkin masyarakat menurunkan belanjanya, belanjanya yang tetap. Plus ini permintaan dari MBG. Otomatis ada permintaan yang meningkat,” paparnya.

Peningkatan permintaan telur juga disebut terjadi di PT Janu Putro, perusahaan peternak telur ayam di Lendah, Kulonprogo. Dengan produksi sekitar 1,2 ton telur per hari, hasil produksi tersebut disebut dapat terserap habis setelah adanya program MBG.

Eling menilai kondisi itu menjadi bukti bahwa MBG mendorong perputaran ekonomi. Namun, ia mengingatkan dampak lanjutan yang perlu diwaspadai agar peningkatan permintaan tidak berujung pada inflasi. “Artinya itu sudah bukti konkret bahwa MBG ini memang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Cuma yang perlu kita waspadai jangan sampai justru meningkatnya permintaan ini cenderung bisa menaikkan inflasi juga,” katanya.

Sebagai langkah antisipasi, ia menekankan pentingnya variasi menu harian pada masing-masing SPPG. Tujuannya agar permintaan tidak menumpuk pada satu komoditas pada hari yang sama di berbagai wilayah.

“Misal dalam satu hari di Kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo, lauknya sama, daging semua atau telur semua, itu tentunya bisa mendorong terjadinya inflasi,” ungkapnya.

Di DIY, Satgas MBG dan Pokja MBG telah dibentuk. Melalui kedua wadah tersebut, pemerintah daerah berharap tata kelola MBG ke depan lebih rapi sehingga manfaat program dapat lebih optimal tanpa memicu tekanan harga. “Jadi memang perlu adanya tata kelola yang lebih baik dari sisi pelaksanaan teknis dan ini juga kita harapkan bisa ditiru atau ditindaklanjuti di level kabupaten/kota,” kata Eling.