Jakarta — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman merespons keluhan terkait pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak dilibatkan sebagai pengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Maman, pengelolaan dapur MBG memang ditujukan bagi pelaku usaha menengah karena membutuhkan kapasitas usaha serta permodalan yang besar.

“Orang banyak protes, ‘Oh kenapa dapur umum begini-begini, hanya melibatkan usaha-usaha di atasnya, tidak mikro dan kecil gitu ya?’,” kata Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Rabu (15/7/2026).

Ia menilai istilah UMKM kerap disalahartikan seolah hanya mencakup usaha mikro dan kecil. Padahal, UMKM juga mencakup usaha menengah. “Lho, emang dapur umum itu untuk usaha menengah. Yang selama ini kita sering sekali salah menafsirkan seakan-akan UMKM itu hanya usaha mikro dan kecil. Enggak. UMKM itu usaha mikro, kecil, dan menengah,” ujarnya.

Maman menyebut kebutuhan modal untuk mengelola dapur MBG berkisar Rp 1,5 miliar hingga Rp 3 miliar. Dengan kebutuhan tersebut, menurutnya, pelaku usaha mikro dan kecil akan kesulitan jika dibebankan sebagai pengelola dapur. “Karena dari skala permodalan dibutuhkan modal yang cukup besar, angkanya kurang lebih sekitar Rp 1,5-3 miliar. Kalau ini diserahkan kepada usaha mikro dan kecil, enggak mampu mereka secara permodalan,” katanya.

Meski demikian, Maman membantah anggapan bahwa Program MBG tidak melibatkan pelaku usaha mikro dan kecil. Ia mengatakan program tersebut membuka ruang partisipasi sesuai kapasitas masing-masing, antara lain melalui keterlibatan dalam rantai pasok dapur sebagai pemasok bahan baku.

“Oh enggak. Makanya dibukalah ekosistem, diberikan kesempatan kepada usaha mikro dan kecil untuk mereka bisa ikut berpartisipasi,” ujarnya.

Maman mencontohkan peluang keterlibatan itu bisa melalui pasokan berbagai kebutuhan dapur, seperti bumbu, telur, ayam, hingga sayuran. “Artinya maksud saya ekosistem ini membuka ruang kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah,” kata Maman.