Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan Industri Kebudayaan tengah dipertimbangkan dan dibahas oleh Majelis Nasional pada sesi ke-2 periode ke-16. Dalam pembahasan itu, delegasi Majelis Nasional Pham Phu Binh dari provinsi Nghe An menyatakan setuju dengan arah kebijakan dalam rancangan tersebut yang dinilai telah mengkonkretkan pedoman Partai mengenai pengembangan budaya Vietnam.

Namun dari sudut pandang diplomasi budaya, ia menilai potensi dan kekuatan budaya kuliner Vietnam belum dimanfaatkan secara maksimal. Menurutnya, kuliner tidak semata soal makanan yang lezat, melainkan sebuah ekosistem budaya yang mampu menciptakan nilai ekonomi sekaligus memperkuat pengaruh nasional.

Pham Phu Binh mengutip pengalaman internasional untuk menegaskan peran diplomasi kuliner. Ia menyebut diplomasi kuliner Thailand berkontribusi pada peningkatan jumlah restoran Thailand di dunia dari 5.500 menjadi lebih dari 15.000 dan menjadi salah satu sumber pendapatan devisa penting. Korea Selatan juga disebut memanfaatkan kimchi dan produk K-food untuk menyebarkan budaya serta meningkatkan kekuatan lunak di tingkat internasional.

Dalam konteks Vietnam, produk seperti pho, banh mi, dan kopi disebut kian dikenal luas. Berdasarkan peringkat perjalanan internasional dan tren pencarian yang dikutipnya, masakan Vietnam menarik perhatian wisatawan. Ia juga menyebut Vietnam berada di peringkat ke-16 dari 100 masakan dengan peringkat tertinggi dunia dalam daftar TasteAtlas yang ia rujuk.

Berangkat dari pengalamannya melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, Pham Phu Binh mengatakan restoran pho dan banh mi Vietnam kini muncul di banyak kota besar, bahkan hingga wilayah yang lebih kecil. Ia mencontohkan kunjungan ke sebuah kota kecil di Rumania, ketika ia melihat toko roti Vietnam yang menarik antrean panjang pelanggan. Ia juga menyebut produk OCOP dan kopi Vietnam semakin sering dipilih sebagai oleh-oleh untuk rekan internasional.

Meski demikian, ia menilai terdapat paradoks antara daya tarik merek kuliner Vietnam dan realitas bisnis makanan Vietnam di luar negeri. Salah satu sorotan utamanya tertuju pada klasifikasi kuliner dalam rancangan undang-undang. Berdasarkan Klausul 2 Pasal 2, kuliner dikelompokkan bersama “Pariwisata Budaya dan Kuliner”, sehingga dipandang sebagai bagian dari produk terkait pariwisata budaya. Menurutnya, pengelompokan ini belum memberi dasar bagi kebijakan spesifik untuk mendukung pengembangan industri kuliner secara mandiri.

Para delegasi juga menilai kebijakan yang ada cenderung lebih menekankan “ekspor di tempat”, yakni memperkenalkan masakan Vietnam kepada wisatawan internasional yang datang ke Vietnam, sementara dukungan untuk mempromosikan merek kuliner Vietnam secara proaktif ke luar negeri dinilai belum memadai.

Pham Phu Binh menyoroti bahwa meski banyak restoran Vietnam terdapat di Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan pasar lainnya, sebagian besar masih berskala kecil, dikelola keluarga, dan kurang terhubung satu sama lain. Ia menyebut Vietnam masih kekurangan kebijakan untuk mendukung pengembangan jaringan “duta kuliner” di luar negeri.

Ia juga membandingkan ketentuan dalam Pasal 34 rancangan tersebut yang telah memuat kebijakan penggunaan dana anggaran negara untuk mendukung biaya kru film dan seniman asing yang menggunakan lokasi di Vietnam. Menurutnya, belum ada mekanisme sepadan untuk mendukung organisasi, bisnis, dan pengrajin Vietnam dalam membawa produk makanan serta model bisnis Vietnam yang otentik ke pasar internasional. Para delegasi menilai kebijakan saat ini lebih fokus menarik sumber daya eksternal ke Vietnam, ketimbang mendorong ekspor merek kuliner Vietnam ke luar negeri.

Isu lain yang diangkat adalah risiko kehilangan keuntungan dalam perlindungan kekayaan intelektual. Walau Pasal 26 mengatur merek dagang nasional, rancangan tersebut dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan hambatan teknis lintas batas. Kasus pendaftaran merek dagang saus ikan Phu Quoc dan kopi Buon Ma Thuot di luar negeri disebut sebagai pengingat perlunya mekanisme yang mendukung pendaftaran dan perlindungan internasional bagi produk kuliner bernilai budaya.

Selain itu, memasukkan kuliner dalam pariwisata budaya dinilai berpotensi membuat insentif investasi berdasarkan Pasal 32 lebih menguntungkan proyek real estat pariwisata dan resor budaya, ketimbang memberi perhatian memadai kepada fasilitas produksi pertanian, makanan khas, model waralaba kuliner, serta perusahaan rintisan inovatif di bidang tersebut.

Dengan menyebut besarnya industri makanan domestik sekitar 760.000 miliar VND dengan lebih dari 333.000 gerai, Pham Phu Binh menilai kapasitas bisnis makanan Vietnam sangat besar. Namun, ia menekankan masih ada kekurangan mekanisme dukungan dan kerangka hukum untuk membantu ekspansi ke pasar internasional.

Untuk menciptakan “daya ungkit” membawa merek kuliner Vietnam ke dunia, Pham Phu Binh mengusulkan empat kelompok amandemen dan penambahan. Pertama, dalam Klausul 2 Pasal 2, ia mengusulkan pemisahan kuliner sebagai industri independen, bukan digabungkan dengan pariwisata budaya. Menurutnya, definisi yang jelas tentang posisi kuliner dalam industri budaya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dukungan yang sesuai dengan karakteristik bidang ini.

Kedua, terkait Klausul 2 Pasal 8 mengenai kegiatan pengembangan ekosistem, ia mengusulkan penambahan kebijakan untuk mendukung pembuatan peta digital kuliner Vietnam, pembangunan jaringan restoran Vietnam yang memenuhi standar layanan internasional, serta promosi komersialisasi dan waralaba merek kuliner utama ke pasar luar negeri. Ia menilai langkah ini dapat menjadi landasan hukum untuk investasi infrastruktur digital, pengembangan solusi digital khusus kuliner Vietnam, dan penghubung pasokan produk pertanian domestik dengan permintaan pasar internasional.

Ketiga, mengenai Pasal 24 tentang produk industri budaya utama, ia mengusulkan ketentuan yang memberi kewenangan kepada Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata untuk menerbitkan daftar hidangan dan bahan-bahan warisan kuliner nasional utama. Dengan demikian, produk seperti pho, roti, kopi, dan saus ikan tradisional dapat dipertimbangkan masuk dalam daftar tersebut, sehingga menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk berinvestasi dalam produksi, pengembangan merek, serta mengakses insentif investasi dan insentif pajak berdasarkan Pasal 32.

Keempat, terkait Pasal 34 mengenai dukungan biaya produksi bagi proyek industri budaya bernilai ekonomi tinggi, ia mengusulkan mekanisme agar anggaran negara memberikan dukungan yang tidak dapat dikembalikan untuk sebagian biaya aktual yang dikeluarkan organisasi dan bisnis Vietnam yang menyelenggarakan pekan budaya dan kuliner nasional di luar negeri atau mendirikan jaringan gerai makanan khas Vietnam di pasar internasional. Untuk jaringan makanan di luar negeri, ia mengusulkan syarat penggunaan 60% atau lebih bahan pertanian asal Vietnam agar dapat dipertimbangkan menerima dukungan.

Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menciptakan daya ungkit ekonomi, mendorong investasi modal swasta dalam pengembangan rantai makanan Vietnam di luar negeri, sekaligus memperluas pasar domestik bagi produk pertanian.

Di akhir pandangannya, Pham Phu Binh menilai pengembangan industri budaya saat ini cenderung menitikberatkan pada produksi film dan karya seni. Ia mengibaratkan, sebuah film mungkin hanya populer beberapa minggu dan sebuah lagu bisa bertahan beberapa bulan, sementara produk kuliner memiliki umur yang jauh lebih panjang. Karena itu, ia berharap rancangan undang-undang dapat disempurnakan untuk membuka kondisi yang lebih kuat bagi perkembangan industri budaya kuliner.