Badan Gizi Nasional (BGN) mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Makassar dalam mendigitalisasi sistem perizinan investasi, khususnya pada sektor kesehatan dan jasa boga. Kebijakan ini dinilai strategis untuk mempercepat standarisasi klinik, laboratorium gizi, serta unit penyedia pangan sehat guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digalakkan.
Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, saat kunjungan kerja ke Kota Makassar untuk meninjau kesiapan infrastruktur pendukung penguatan gizi masyarakat.
Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar, sejumlah inovasi diterapkan untuk memangkas birokrasi perizinan mandiri (non-OSS). Inovasi itu antara lain penggunaan aplikasi SOLATA’ BOSS dan AI Chatbot.
Menurut Hidayati, integritas sistem perizinan di daerah menjadi kunci dalam menjamin keamanan pangan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Ia menilai transparansi perizinan berbasis digital penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di bidang kesehatan dan pemenuhan gizi agar dapat beroperasi sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.
“Kami sangat mengapresiasi transparansi perizinan melalui sistem digital yang diterapkan di Makassar. Kepastian izin yang bebas dari praktik pungli sangat krusial bagi mitra kami di daerah agar mereka dapat fokus sepenuhnya pada standarisasi gizi tanpa terhambat kendala administratif yang berbelit,” ujar Hidayati dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis malam, 2 April 2026.
Ia juga menekankan, kemudahan akses izin operasional bagi tenaga kesehatan dan laboratorium gizi akan berdampak pada keberhasilan pemantauan status gizi masyarakat secara lebih akurat. Hidayati menyebut digitalisasi perizinan yang akuntabel di Makassar dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
“Digitalisasi perizinan yang akuntabel di Makassar menjadi role model bagi daerah lain. Dengan sistem yang bersih dan cepat, ketersediaan fasilitas kesehatan serta laboratorium gizi yang terstandarisasi dapat terakselerasi demi memastikan setiap anak dan keluarga mendapatkan akses pangan serta layanan kesehatan berkualitas,” katanya.
Selain itu, keberadaan Mall Pelayanan Publik (MPP) di Makassar City Gallery (MGC) disebut turut memfasilitasi integrasi layanan, sekaligus mendukung ekosistem investasi pada sektor-sektor strategis yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan gizi nasional.
