Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut bukan sekadar pembagian makanan di sekolah, melainkan intervensi strategis untuk membantu memutus rantai persoalan gizi pada kelompok rentan. Hal itu disampaikan Dewi Marfuah, S.Gz., M.P.H., perwakilan Bidang Ilmiah Persatuan Ahli Gizi (Persagi) Dewan Pimpinan Cabang Kota Surakarta sekaligus dosen Prodi S1 Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta (UMPKU).
Dewi menuturkan, di lapangan masih banyak anak berangkat sekolah dalam kondisi belum makan karena keterbatasan ekonomi keluarga. Karena itu, ia berharap MBG dapat menggantikan satu waktu makan yang kerap terlewat, terutama sarapan.
Berdasarkan pengalamannya saat pengabdian di sekolah, jumlah siswa yang tidak sarapan disebut kerap lebih banyak dibanding yang sempat makan sebelum berangkat. Pengamatan tersebut, menurut Dewi, sejalan dengan temuan Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) pada awal Februari 2026 yang mencatat 81% keluarga rentan mendukung keberlanjutan program MBG. Salah satu alasan dukungan itu, terutama di kota-kota kecil, adalah adanya kepastian nutrisi bagi anak sekolah.
Gambaran manfaat program juga disampaikan orang tua siswa, Adriana Hedmunrewa, warga Desa Kalinawano, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Ia mengatakan anaknya, Antonio Adrian Stefanus—siswa kelas VI SD Negeri Weetabula II—merasakan perubahan setelah mengikuti MBG.
Adriana menyebut anaknya menjadi lebih aktif dan lebih bersemangat dalam belajar. Ia juga menilai ada peningkatan pada hasil belajar, serta kondisi fisik yang tampak lebih segar dan bertenaga.
Dewi menjelaskan, dari sisi perencanaan gizi, MBG ditargetkan untuk memenuhi seperempat hingga sepertiga kebutuhan gizi harian anak. Menu disusun dengan prinsip gizi seimbang, mencakup sumber karbohidrat, lauk hewani, lauk nabati, sayur, dan buah. Dengan komposisi tersebut, siswa diharapkan memiliki energi yang cukup untuk berkonsentrasi belajar tanpa merasa lemas.
Selain menyasar anak sekolah, Dewi mengatakan keberlanjutan program melalui Satuan Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) juga diarahkan untuk kelompok rentan lain, yaitu balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Menurutnya, pemenuhan asupan yang memadai penting agar kebutuhan gizi ibu hamil tetap terjaga, serta pemberian makanan bergizi secara rutin pada balita dapat menjadi kunci dalam menekan angka stunting.
Di sisi lain, Dewi mengakui masih ada keraguan masyarakat, terutama terkait keamanan pangan dan risiko makanan basi. Menjawab kekhawatiran itu, ia menyatakan setiap unit SPPG wajib memiliki ahli gizi yang bertanggung jawab, serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat.
Ia menjelaskan ada pengaturan rentang waktu yang ketat sejak proses pengolahan hingga makanan dikonsumsi untuk mencegah makanan cepat rusak, termasuk risiko akibat pengemasan saat makanan masih panas. Sebelum dibagikan kepada siswa, guru juga disebut berperan sebagai pencicip untuk memastikan rasa dan kualitas makanan aman dikonsumsi.
Dewi turut mendorong keterlibatan orang tua dan guru untuk memberi masukan kepada SPPG apabila menemukan menu yang dinilai kurang sesuai atau tingkat penerimaan anak terhadap makanan yang dibagikan rendah.
