Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) disebut terus berkontribusi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama melalui pasokan bahan pangan untuk dapur-dapur penyedia makanan. Kementerian UMKM menilai pelaku UMKM menjadi penerima manfaat terbesar karena pendapatan mereka meningkat.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan program MBG melibatkan peran berbagai pihak, termasuk asosiasi UMKM. Selain berdampak pada aspek kesehatan, ia menyebut program ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Pernyataan itu disampaikan Riza saat kunjungan ke Satuan Penyedia Pangan Gratis (SPPG) Mandai 01 di Maros, Sulawesi Selatan, Jumat (29/8/2025).
Menurut data dari Kepala Badan Gizi Nasional (MBG), sekitar 85 persen anggaran program digunakan untuk pembelian bahan dapur seperti sayuran, ikan, ayam, dan telur. Bahan-bahan tersebut diperoleh dari petani, nelayan, peternak, pekebun, serta pengolah makanan yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM di pedesaan.
Riza menyebut skema ini membentuk ekosistem usaha dari hulu ke hilir. Salah satu contoh yang disoroti adalah meningkatnya pesanan ikan bandeng (ikan bolu) di Maros. Ikan tersebut kemudian diolah oleh pekerja di dapur-dapur penyedia makanan, dengan pasokan ikan yang sudah dibersihkan dan dipotong sesuai standar agar proses memasak lebih efisien.
Ia menambahkan, pola pasok tersebut membuka peluang kerja bagi ibu-ibu pengolah ikan sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan dapur. Di Kabupaten Maros, tercatat ada 10 dapur yang sudah beroperasi dan 24 dapur lainnya siap beroperasi dalam waktu dekat.
Riza juga menjelaskan, setiap dapur bermitra dengan sekitar 13 hingga 15 UMKM. Sementara itu, setiap UMKM disebut dapat memberi manfaat ekonomi kepada 10–15 pekerja, sehingga potensi penciptaan lapangan kerja dinilai besar.
Bupati Maros Chaidir Syam menyampaikan bahwa lebih dari 30 ribu UMKM di wilayahnya telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), yang menurutnya menunjukkan pertumbuhan UMKM yang pesat. Ia menilai keberadaan program MBG dapat menjadi penggerak ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah, kata Chaidir, mengapresiasi program tersebut karena dinilai membuka lapangan pekerjaan dan memperkuat perputaran ekonomi di daerah.
Sebagai bentuk pengakuan terhadap peran UMKM, tiga SPPG—termasuk Mandai 01—mendapat predikat “Ramah UMKM” karena lebih dari 60 persen produk yang digunakan berasal dari UMKM lokal.
Dalam kesempatan yang sama, Kementerian UMKM menyatakan fokus program Perluasan Keterlibatan UMKM dalam MBG di Maros adalah mengoptimalkan sektor perikanan. Penguatan ekosistem UMKM perikanan dilakukan melalui pendampingan usaha berbasis ekosistem hulu ke hilir, mulai dari legalitas, peningkatan kapasitas, pembiayaan, perluasan pasar, hingga kemitraan antara UMKM pemasok potensial dan dapur-dapur SPPG.
Riza merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 yang mencatat produksi ikan bandeng di Kabupaten Maros lebih dari 9.100 ton per tahun. Ia juga menyebut dalam satu kolam tambak berukuran 2.500 meter persegi dapat menghasilkan sekitar 1.500–3.500 ekor bandeng per sekali panen.
Riza mengatakan panen bandeng yang dilakukan hari itu diikuti dengan peninjauan pengolahan Bandeng Tanpa Duri (Batari) oleh UMKM Marlo Jaya, serta penempelan stiker SPPG Ramah UMKM di SPPG Maros Mandai 01.
Ke depan, Kabupaten Maros ditargetkan mencapai 41–48 SPPG dengan penerima manfaat sebanyak 121.915 orang. Saat ini, menurut Riza, baru ada 11 SPPG yang telah beroperasi. Karena itu, ia memperkirakan kebutuhan pasokan ikan bandeng akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan seluruh SPPG di Maros.
