Persiapan tahun ajaran baru di berbagai sekolah dan lembaga pendidikan di Provinsi Tay Ninh tidak hanya berfokus pada kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga mencakup penyediaan makanan, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan keamanan bagi siswa.
Pada tahun ajaran 2026–2027, SMA Asrama Etnis Tay Ninh di Kelurahan Binh Minh akan впервые menyelenggarakan sendiri makan siang bagi siswa asrama. Selama ini, layanan makan siang dikelola melalui unit penyedia eksternal. Bersamaan dengan penataan ruang kelas dan penyelesaian area asrama, sekolah juga memperbaiki serta meningkatkan fasilitas ruang makan asrama untuk digunakan pada tahun ajaran baru.
Tahun ajaran ini, sekolah memiliki 17 kelas dengan sekitar 586 siswa yang berasal dari kelompok etnis minoritas seperti Tay, Thai, Khmer, Muong, Nung, Dao, Ede, Bana, dan Cham, serta siswa dari daerah kurang mampu. Sekolah saat ini memiliki 20 ruang kelas sehingga memungkinkan pelaksanaan pembelajaran dua sesi per hari. Area asrama dengan 108 kamar telah dibersihkan, diperiksa, dan diperbaiki untuk memastikan kondisi luas dan bersih, serta mendukung siswa untuk tinggal dan belajar. Para siswa belajar, makan, dan tinggal di sekolah, sekaligus menerima dukungan sesuai kebijakan yang ditetapkan terkait pembelajaran, buku teks, seragam, dan nutrisi.
Wakil Kepala Sekolah SMA Asrama Etnis Tay Ninh, Le Minh Trung, mengatakan perubahan utama pada tahun ajaran 2026–2027 adalah sekolah mengelola langsung seluruh rangkaian makan siang asrama, mulai dari pengorganisasian, penyediaan bahan, pengolahan, hingga penyajian. Sekolah menargetkan terbentuknya sistem yang lebih terstruktur agar setiap porsi makanan siswa lengkap dan berkualitas, sehingga mendukung ketenangan siswa selama belajar dan tinggal di sekolah.
Sementara itu, Direktur Dinas Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Tay Ninh, Nguyen Quang Thai, menyampaikan bahwa setelah upacara pembukaan tahun ajaran, sekolah-sekolah segera menstabilkan rutinitas, menyelenggarakan kegiatan pendidikan awal, dan melaksanakan program serta tugas pendidikan untuk tahun ajaran 2026–2027. Dinas juga mengarahkan pemerintah daerah dan lembaga prasekolah untuk meninjau serta menata ulang jaringan sekolah, memobilisasi anak-anak untuk bersekolah, memastikan ketersediaan tenaga pendidik dan fasilitas, serta menjamin keamanan, layanan penitipan, perawatan kesehatan, dan makanan sekolah.
Menurutnya, sejak awal tahun langkah keselamatan anak diterapkan secara ketat. Seluruh prasekolah telah dinilai memenuhi standar keselamatan dan persyaratan pencegahan kecelakaan, serta tidak tercatat kasus penganiayaan anak, keracunan makanan, maupun insiden keselamatan serius di prasekolah.
Di sisi lain, Komite Rakyat Provinsi Tay Ninh menginstruksikan departemen, lembaga, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan untuk memperkuat pengawasan terhadap sumber bahan pangan, prosedur pengolahan, dan penyediaan makanan. Pemerintah daerah juga diminta proaktif melakukan pemeriksaan, pemantauan, pencegahan, dan penanganan jika terjadi insiden keamanan pangan.
Wakil Ketua Komite Rakyat Provinsi Tay Ninh, Pham Tan Hoa, menegaskan setiap unit, daerah, dan lembaga pendidikan perlu menerapkan solusi sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing untuk menjamin keamanan pangan di sekolah.
Dalam pengaturan tersebut, Departemen Kesehatan akan berkoordinasi dengan Departemen Pendidikan dan Pelatihan serta unit terkait untuk membimbing lembaga pendidikan mengendalikan seluruh proses pasokan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan awal, pengawetan, pengolahan, hingga penyajian.
Pemerintah provinsi juga mensyaratkan kepala sekolah dan petugas kesehatan sekolah mengawasi langsung seluruh rantai pasokan makanan, memastikan makanan sesuai menu dan memenuhi kebutuhan gizi. Sekolah diwajibkan menerima serta menanggapi masukan orang tua dalam waktu 24 jam.
Ketentuan yang menjadi perhatian adalah kewajiban lembaga pendidikan untuk mempublikasikan informasi harian kepada orang tua mengenai penyedia makanan, bahan-bahan, faktur, menu, serta foto aktual nampan makanan. Publikasi dapat dilakukan melalui papan pengumuman, situs web, aplikasi, atau grup komunikasi daring. Selain itu, mekanisme juga harus dibentuk agar Asosiasi Orang Tua dan Guru dapat terlibat dalam pemantauan sumber makanan, proses distribusi, serta verifikasi dan evaluasi kualitas makanan.
Bagi sekolah yang menggunakan layanan katering dari luar, pemerintah meminta penyusunan rencana darurat untuk mencegah dan merespons insiden, termasuk penyelenggaraan latihan penanggulangan keracunan makanan skala besar yang melibatkan 30 orang atau lebih. Latihan tersebut ditargetkan rampung pada kuartal III 2026.
Departemen Pertanian dan Lingkungan ditugaskan mengontrol kualitas dan asal produk pertanian serta makanan, sekaligus mengoordinasikan pengembangan rantai pasokan dan sistem ketertelusuran. Departemen Perindustrian dan Perdagangan akan meningkatkan inspeksi guna mencegah penyelundupan dan peredaran makanan yang tidak jelas asal-usulnya. Kepolisian Provinsi diminta proaktif mendeteksi dan menangani pelanggaran hukum terkait keamanan pangan yang berhubungan dengan sekolah.
Di tingkat lokal, Komite Rakyat kecamatan dan desa bertanggung jawab menilai berkas, status hukum, dan kualitas makanan, memilih pemasok, serta memperkuat inspeksi, pengawasan, dan penindakan pelanggaran.
Pham Tan Hoa menambahkan, provinsi juga meminta pembagian tanggung jawab yang jelas—terutama kepada kepala lembaga pendidikan—dalam memastikan keamanan pangan, yang ditargetkan selesai pada September 2026. Pengawasan ketat dari sumber bahan baku dan pemasok hingga pengolahan, pembagian porsi, dan pengawasan makanan diharapkan dapat memastikan keamanan, kondisi belajar, pengaturan tempat tinggal, serta perawatan kesehatan siswa pada tahun ajaran baru.
