Kalimantan Timur (Kaltim) bersiap memasuki babak baru seiring kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). Di tengah peluang ekonomi yang terbuka, sektor kuliner lokal dihadapkan pada persoalan mendasar: stabilitas pasokan dan harga bahan baku yang dinilai masih rentan bergejolak di pasar utama seperti Samarinda dan Balikpapan.
Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan publik, mengingat Kaltim kerap dipandang sebagai daerah strategis secara ekonomi. Dalam temuan internal tim Bernas, harga bahan pokok di pasar Samarinda dan Balikpapan disebut sering mengalami fluktuasi tajam. Kondisi ini berdampak langsung pada pelaku usaha makanan skala kecil, termasuk pedagang yang margin keuntungannya tertekan akibat rantai logistik yang dinilai berbelit.
Di sisi lain, masuknya IKN dipandang akan meningkatkan permintaan konsumsi, termasuk dari pekerja dan aktivitas pendukung. Namun, tanpa pembenahan, pelaku UMKM kuliner lokal dikhawatirkan sulit bersaing dengan pemain besar dari luar daerah yang berpotensi menguasai pasar konsumsi di kawasan strategis.
Bernas menilai persoalan ini tidak semata menyangkut ketersediaan pangan, tetapi juga menyentuh posisi kuliner lokal dalam lanskap baru yang terbentuk di sekitar IKN. Sejumlah produk khas daerah disebut berisiko hanya menjadi komoditas oleh-oleh jika tidak didorong menjadi bagian dari rantai konsumsi utama.
Dalam catatan yang sama, terdapat tiga isu yang ditekankan. Pertama, urgensi standarisasi rantai pasok kuliner lokal untuk menyambut pasar IKN. Standarisasi dipandang penting agar pelaku usaha memiliki kepastian suplai dan kualitas bahan baku, sekaligus menekan volatilitas harga yang membebani biaya produksi.
Kedua, terbuka peluang integrasi UMKM kuliner ke dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Integrasi ini dinilai dapat menjadi pintu masuk bagi UMKM untuk memperoleh pasar yang lebih stabil, selama mekanisme pengadaan dan distribusinya memungkinkan pelaku lokal terlibat.
Ketiga, peran Koperasi Merah Putih disebut penting untuk menekan disparitas harga bahan baku. Koperasi diposisikan sebagai salah satu instrumen yang dapat memperpendek jalur distribusi sekaligus mengurangi tekanan dari mata rantai perantara yang selama ini dianggap membatasi produktivitas petani dan nelayan lokal.
Bernas juga menyoroti adanya kesenjangan distribusi antara produsen lokal dan pusat konsumsi. Karena itu, isu inflasi pangan dan distribusi dinilai perlu diolah menjadi strategi yang menguntungkan UMKM, bukan sekadar data statistik. Dorongan tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi pemangku kebijakan dan pakar ekonomi di Kaltim untuk menyiapkan intervensi yang tepat agar peluang ekonomi IKN tidak hanya dinikmati oleh pelaku usaha dari luar daerah.
