Jakarta—Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Kabakom) Syahganda Nainggolan membantah kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuktikan keabsahan ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Rabu (11/11), Syahganda merujuk penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait surat keterangan ijazah Gibran sudah final dan mengikat.
“Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong,” kata Syahganda.
Syahganda menegaskan, saran Presiden yang dimaksud adalah sebagaimana disampaikan Menko Yusril terkait proses hukum lanjutan setelah putusan MA dan MK mengenai surat keterangan ijazah Wakil Presiden.
“Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril,” ujarnya.
Pernyataan Syahganda muncul setelah Gibran mengatakan Presiden Prabowo memberi saran agar dirinya terus berjuang di pengadilan untuk menyelesaikan isu mengenai ijazahnya. Ditemui di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (10/11), Gibran menyebut dalam pertemuan hari itu Presiden memberikan sejumlah masukan terkait dinamika yang terjadi.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1,” kata Gibran.
Gibran juga menyampaikan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.
Sementara itu, Yusril menegaskan putusan MA terkait surat penyetaraan pendidikan Gibran bersifat final. Menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, ia mengatakan putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga tidak ada upaya hukum lanjutan, dan putusan MA juga sudah final karena tidak ada pihak yang dapat mengajukan PK.