Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Jambi memelopori penanaman kacang koro pedang di wilayah Jambi sebagai langkah menghadapi lonjakan harga kedelai global sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.
Inisiatif tersebut dibahas dalam rapat di Sekretariat DPD HKTI Provinsi Jambi. Agenda rapat mencakup persoalan lahan pertanian di Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, serta rencana pengembangan komoditas kacang koro pedang.
Ketua DPD HKTI Provinsi Jambi, Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM, menyebut kacang koro pedang berpotensi menjadi substitusi kedelai hingga 60 persen sebagai bahan baku tempe dan tahu. Namun, menurut dia, realisasi potensi tersebut bergantung pada kesiapan Gabungan Koperasi Produsen Tempe-Tahu Indonesia (Gakoptindo) untuk menyerap hasil produksi petani. “Kalau Gakoptindo mau menyerap kacang koro produk petani, pasti petani juga akan bergairah meningkatkan produksinya,” ujarnya.
Ia menilai kenaikan harga kedelai di pasar global berdampak pada keberlanjutan usaha perajin tempe dan tahu di Indonesia. Karena itu, HKTI mendorong penyiapan alternatif bahan baku agar usaha tempe dan tahu dapat lebih berkelanjutan ke depan, dengan kacang koro pedang sebagai salah satu opsi substitusi.
Selama ini, Indonesia masih bergantung pada impor kedelai yang disebut mencapai 2,5 hingga 3 juta ton per tahun. HKTI melihat kacang koro pedang sebagai solusi potensial untuk mengurangi ketergantungan tersebut karena produktivitasnya dinilai tinggi. Dalam perhitungan yang disampaikan, kacang koro pedang dapat menghasilkan sekitar lima ton per hektare. Untuk mensubstitusi satu juta ton kedelai, dibutuhkan sekitar 200–250 ribu hektare lahan.
HKTI Jambi menyatakan telah memulai proyek percontohan budi daya kacang koro pedang bersama para petani. Pengembangan ini diharapkan dapat menjadikan kacang koro pedang sebagai salah satu komoditas strategis penunjang ketahanan pangan di Indonesia.
Untuk tahap awal, Sutan Adil Hendra menargetkan penanaman kacang koro pedang seluas 100 hektare pada 2025. Pada 2026, penanaman direncanakan ditingkatkan karena Provinsi Jambi disebut memiliki potensi lahan hampir 1.000 hektare.
Ia juga menekankan pentingnya kepastian pasar melalui koperasi yang berperan sebagai offtaker. “Nanti jika berjalan, setelah ini ditanami, akan diserap oleh koperasi yang menjadi offtaker. Jadi ada kepastian bagi para petani bahwa yang mereka tanam akan terserap,” katanya. Peran koperasi tersebut diharapkan sekaligus menjadi penghubung pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tani yang dapat diakses petani.
