Badan Gizi Nasional (BGN) akan mempercepat operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah-daerah dengan angka stunting tinggi. Langkah ini ditujukan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih cepat menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan asupan gizi.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, penentuan wilayah prioritas mengacu pada data Kementerian Kesehatan terkait daerah yang memerlukan intervensi gizi secara mendesak. Setelah pemetaan dilakukan, BGN akan memastikan dapur SPPG yang telah dibangun dapat segera dioperasikan.
“Daerah dengan angka stunting tinggi akan menjadi prioritas percepatan operasional dapur SPPG,” ujar Sudaryono dalam Rapat Perbaikan Tata Kelola MBG di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (29/7/2026).
Menurut Sudaryono, BGN akan memfokuskan sumber daya pada wilayah-wilayah prioritas tersebut. Dapur SPPG yang sudah beroperasi dengan sistem yang baik, standar kebersihan yang terjaga, serta menu yang memenuhi kebutuhan gizi akan dioptimalkan untuk memperluas layanan kepada masyarakat.
Ia menyebut sejumlah wilayah seperti Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta beberapa daerah di Sumatra sebagai kawasan yang membutuhkan perhatian lebih karena masih menghadapi persoalan stunting yang tinggi. Program ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak di wilayah tersebut.
Selain mempercepat operasional dapur, BGN juga menyiapkan portal informasi yang ditargetkan tersedia dalam satu hingga dua pekan ke depan. Portal tersebut ditujukan untuk memberi akses kepada orang tua dan sekolah agar dapat memantau pelaksanaan program MBG secara lebih terbuka.
Melalui portal itu, masyarakat disebut dapat melihat informasi mengenai sekolah penerima manfaat, foto menu makanan, kandungan gizi, daftar menu harian, hingga alamat dan penanggung jawab setiap dapur SPPG. BGN menilai keterbukaan informasi penting untuk meningkatkan pengawasan publik sekaligus mencegah beredarnya informasi keliru di media sosial.
Dengan adanya akses informasi tersebut, kualitas menu, kecukupan gizi, serta pelaksanaan program MBG diharapkan dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan dengan lebih baik.
