Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banjarnegara diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa sekolah, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi rakyat melalui penyerapan hasil pertanian dan peternakan lokal.
Arah kebijakan tersebut mengemuka dalam kegiatan pembinaan bagi kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan yayasan pengampu SPPG MBG yang digelar di Aula Abdi Praja Setda Banjarnegara, Senin (2/2/2026).
Kepala Satuan Tugas Harian MBG Banjarnegara, Izak Danial Alloys, menegaskan aspek keselamatan siswa sebagai prioritas utama. Ia meminta seluruh SPPG menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara ketat, berkaca pada insiden keracunan makanan yang pernah terjadi di daerah lain.
Menurut Izak, penegakan SOP tidak hanya berkaitan dengan teknis pengolahan makanan, tetapi juga langkah pencegahan agar pengelola terhindar dari persoalan hukum. Ia juga menekankan perlunya memastikan kesehatan pekerja, termasuk bebas dari penyakit menular seperti hepatitis.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DKP) Banjarnegara, Firman Sapta Adi, memaparkan potensi pasokan pangan lokal yang dinilai mampu menopang kebutuhan program. Dengan 71 SPPG yang telah beroperasi melayani puluhan ribu siswa, perputaran uang untuk bahan baku di Banjarnegara diperkirakan mencapai Rp1,4 miliar per hari atau sekitar Rp34 miliar per bulan.
Firman menegaskan SPPG dilarang menolak produk lokal. Ia menyebut Banjarnegara memiliki ketersediaan beras dan gabah dengan produksi mencapai 176.000 ton per tahun. Produksi kentang disebut mencapai 139.000 ton dan dinilai potensial sebagai sumber karbohidrat pendamping. Sementara produksi telur lokal mencapai 27 ton per hari, disebut melebihi kebutuhan konsumsi reguler. Ia juga menyinggung ketersediaan ikan sebagai sumber protein, seiring Banjarnegara yang disebut sebagai sentra perikanan.
Firman menilai MBG tidak semata soal pemenuhan gizi, tetapi juga menyangkut penguatan ekonomi. Ia mengingatkan agar potensi komoditas lokal, termasuk salak, kentang, dan ikan, terserap oleh program di daerah sendiri sehingga tidak menekan harga karena tidak tersalurkan.
Sementara itu, Kepala Dinperindagkop UKM Banjarnegara, Adi Cahyono PS, menyoroti pentingnya manajemen menu agar tidak memicu lonjakan harga di pasar. Ia mencontohkan, apabila seluruh SPPG memasak menu telur pada hari yang sama, stok di pasar dapat menipis dan harga bagi masyarakat umum berpotensi meningkat.
Karena itu, ia menekankan perlunya transparansi harga serta laporan keuangan. Satgas MBG disebut telah diperkuat hingga tingkat kecamatan, dengan camat dan puskesmas dilibatkan untuk memantau 71 titik SPPG yang ada. Ke depan, jumlah lokasi SPPG ditargetkan berkembang hingga 90 titik.
Program MBG diharapkan tidak hanya mendukung terbentuknya generasi yang sehat dan cerdas, tetapi juga mendorong kesejahteraan petani serta pelaku UMKM di Banjarnegara.
