Kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencuat di sejumlah daerah mendapat sorotan dari ahli gizi Tan Shot Yen. Ia menilai insiden semacam ini sangat mungkin terjadi apabila prinsip dasar pengolahan makanan massal tidak dijalankan secara ketat.
Tan menekankan pentingnya penerapan konsep hazard analysis and critical control point (HACCP), yakni analisis bahaya pada titik-titik kritis sejak bahan pangan dibeli hingga makanan dikonsumsi. Menurut dia, ada enam titik krusial dalam rantai penyediaan makanan yang perlu diawasi untuk menekan risiko keracunan.
Pertama, pemilihan bahan pangan. Tan menyebut bahan makanan harus segar, tidak busuk atau berjamur, serta memenuhi standar kualitas. Kedua, penyimpanan bahan makanan. Ia mencontohkan daging perlu dibekukan sebelum dimasak, sementara telur dan sayuran harus disimpan sesuai ketentuannya.
Ketiga, proses memasak. Tan mengingatkan agar bahan tambahan seperti kecap, saus, dan bumbu dapur dipastikan tidak kedaluwarsa atau terkontaminasi. Ia juga menyarankan menghindari penggunaan zat tambahan yang tidak dibutuhkan tubuh, misalnya penyedap rasa berlebihan.
Keempat, metode pengemasan. Tan menyoroti larangan penggunaan styrofoam atau plastik—termasuk yang berlabel BPA-free—untuk makanan yang masih panas karena berpotensi menimbulkan reaksi kimia berbahaya. Kelima, proses distribusi. Menurut dia, makanan yang disalurkan dalam jumlah besar harus dijaga pada suhu di atas 60 derajat Celsius untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Ia menyebut rentang 5–60 derajat Celsius sebagai zona bahaya kontaminasi mikroba dan menekankan alat pemanas digunakan untuk memastikan suhu tidak masuk ke zona kritis tersebut.
Keenam, proses penyajian di sekolah. Tan menyebut kebersihan sendok dan alat makan wajib dijaga, serta anak-anak perlu dibiasakan mencuci tangan sebelum makan.
Tan juga menilai pelatihan dan simulasi teknis semestinya dilakukan sebelum program diluncurkan. Ia meminta pemerintah menguji pelaksanaan MBG secara menyeluruh, bukan hanya secara seremonial, karena uji coba tata kelola dinilainya lebih penting daripada peluncuran simbolik.
Untuk pencegahan ke depan, Tan menyarankan pembangunan dapur umum di sekolah dengan memanfaatkan kantin yang sudah ada. Ia beralasan pemilik kantin telah terbiasa memasak untuk anak-anak, memahami selera mereka, dan menu bisa dimodifikasi menjadi lebih sehat. Selain itu, ia menekankan keterlibatan puskesmas, khususnya unit kesehatan lingkungan (kesling), untuk memantau kualitas dan kebersihan dapur secara berkala. Menurut dia, persoalan ini bukan semata distribusi makanan, melainkan juga sistem pengawasan dan tata kelola dari hulu ke hilir.
Kasus dugaan keracunan makanan dalam MBG dilaporkan terjadi di berbagai daerah. Setidaknya empat wilayah melaporkan insiden serupa sejak program berjalan pada awal 2025.
Kasus terbaru terjadi di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, tepatnya di SDN 33 Kasipute pada Rabu, 23 April 2025. Belasan murid dilaporkan muntah setelah mencium aroma amis dari paket MBG berisi nasi, chicken karaage, tahu goreng, dan sayur sop.
Peristiwa serupa juga terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, melibatkan 78 siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1. Kejadian itu menjadi bagian dari kejadian luar biasa (KLB) yang ditetapkan pemerintah daerah setelah total 176 warga mengalami gejala serupa akibat konsumsi makanan, termasuk dari acara hajatan warga.
Di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, 29 siswa SD Katolik Andaluri dibawa ke fasilitas kesehatan setelah menyantap makanan MBG pada 18 Februari 2025. Para siswa dilaporkan mengalami gejala seperti mual dan muntah.
Insiden lain terjadi di SDN Dukuh 03 Sukoharjo, Jawa Tengah, pada 16 Januari 2025. Sekitar sepuluh murid dari total 200 siswa yang menerima makanan MBG dilaporkan mengalami sakit perut dan mual setelah makan.
