Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai bukan sekadar penyediaan makanan di sekolah, melainkan intervensi strategis untuk membantu memutus rantai masalah gizi pada kelompok rentan. Penilaian ini disampaikan Dewi Marfuah, S.Gz., M.P.H., perwakilan Bidang Ilmiah Persatuan Ahli Gizi (Persagi) Dewan Pimpinan Cabang Kota Surakarta sekaligus dosen Program Studi S1 Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta (UMPKU).
Dewi menyoroti persoalan yang masih kerap ditemui di lapangan, yakni anak sekolah berangkat tanpa sarapan karena keterbatasan ekonomi keluarga. Ia berharap MBG dapat menggantikan satu kali waktu makan yang sering terlewat, terutama sarapan.
Menurut pengalamannya saat melakukan pengabdian di sekolah, jumlah siswa yang tidak sarapan kerap lebih banyak dibandingkan yang sarapan. Kondisi ini juga diperkuat data Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) pada awal Februari 2026 yang mencatat 81 persen keluarga rentan mendukung keberlanjutan program MBG. Di berbagai kota kecil, program ini dinilai memberi kepastian nutrisi bagi anak-anak mereka.
Dampak program tersebut turut dirasakan oleh orang tua siswa. Adriana Hedmunrewa, warga Desa Kalinawano, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, mengatakan MBG membawa perubahan pada semangat belajar dan kondisi fisik anaknya, Antonio Adrian Stefanus, siswa kelas VI SD Negeri Weetabula II. Ia menuturkan anaknya terlihat lebih aktif saat belajar, nilai rapor meningkat dengan rata-rata delapan, serta kondisi fisik tampak lebih segar dan berenergi.
Dewi menjelaskan, secara ilmiah program MBG dirancang untuk memenuhi sekitar seperempat hingga sepertiga kebutuhan gizi harian penerimanya. Menu yang diberikan mengacu pada gizi seimbang, mencakup karbohidrat, lauk hewani, lauk nabati, sayur, dan buah, sehingga siswa diharapkan memiliki energi yang cukup untuk berkonsentrasi tanpa merasa lemas.
Meski perhatian publik banyak tertuju pada anak sekolah, Dewi menegaskan keberlanjutan program melalui Satuan Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) juga menyasar kelompok rentan lain, seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Ia menekankan pentingnya asupan rutin, tidak hanya sesekali, untuk membantu menekan angka stunting.
Menanggapi keraguan sebagian masyarakat terkait keamanan pangan dan risiko makanan basi, Dewi menyatakan setiap unit SPPG wajib memiliki ahli gizi yang bertanggung jawab terhadap kualitas makanan. Ia menyebut standar operasional prosedur diterapkan ketat, termasuk pengaturan rentang waktu antara pengolahan hingga makanan dikonsumsi agar kualitas tetap terjaga. Sebelum dibagikan kepada siswa, guru juga disebut berperan sebagai pencicip untuk memastikan rasa dan kualitas makanan aman dikonsumsi.
Dewi juga mendorong keterlibatan orang tua dan guru dalam memberi masukan kepada SPPG jika menemukan menu yang kurang sesuai atau tingkat penerimaan anak rendah. Menurutnya, ahli gizi di lapangan bertugas melakukan edukasi sekaligus memantau sisa makanan (food waste). Jika sisa makanan banyak, hal tersebut menjadi bahan evaluasi terhadap daya terima menu.
Ia mengajak masyarakat ikut mengawal pelaksanaan MBG agar berjalan baik. Dewi menilai program ini merupakan investasi bersama untuk membangun fondasi generasi yang lebih sehat dan cerdas.
