Sebanyak 74 dari 91 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di Kabupaten Batang bergabung dalam Paguyuban Mitra SPPG se-Kabupaten Batang. Paguyuban ini dibentuk sebagai wadah komunikasi antarmitra sekaligus untuk menyamakan pengelolaan program pemenuhan gizi, termasuk standardisasi menu makanan bagi penerima manfaat.
Wakil Bupati Batang, Suyono, mengatakan komunikasi antarpengelola diperlukan agar berbagai persoalan di lapangan dapat segera diselesaikan bersama. Ia berharap paguyuban menjadi ruang koordinasi sebelum persoalan berkembang menjadi kritik yang lebih luas dari masyarakat.
“Selamat atas terbentuknya Paguyuban SPBG ini. Saya berharap ini menjadi solusi ketika ada persoalan-persoalan untuk segera bisa dikomunikasikan, yang tentunya membuat dampak yang lebih baik, mengurangi kritik masyarakat,” kata Suyono, Senin, 31 Agustus 2026.
Menurut Suyono, koordinasi juga penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan lebih seragam di seluruh SPPG. Salah satu yang menjadi perhatiannya ialah keseragaman menu makanan yang disiapkan setiap hari.
Ia mendorong agar standar menu dapat dikoordinasikan sehingga tidak muncul perbedaan yang terlalu mencolok antar-SPPG. Dengan komunikasi rutin, menu yang disajikan pada hari tertentu diharapkan dapat lebih terarah dan terkoordinasi.
“Bagaimana standardisasi makan yang hari itu di seluruh SPBG se-Kabupaten Batang bisa sama. Jadi jangan sini masak apa, karena sudah ada komunikasi itu kan setiap hari apa ayo, ya sama,” ujarnya.
Bagi Suyono, keseragaman menu bukan semata soal makanan yang disajikan kepada penerima manfaat. Ia menilai koordinasi menu juga dapat membantu pengelolaan kebutuhan bahan pangan yang digunakan setiap SPPG.
“Biar yang sayur, sayurnya laku, telurnya laku. Ini menurut saya lebih bagus, lebih bagus,” ungkapnya.
Selain mendorong standardisasi menu, Suyono meminta seluruh SPPG tetap menjalankan pengelolaan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Ia menegaskan kepatuhan terhadap SOP menjadi bagian penting agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya tekanan kepada pengelola SPPG, Suyono menegaskan pemerintah tidak bermaksud menekan para mitra. Pemerintah, kata dia, hanya mendorong agar pengelola menjalankan program sesuai standar yang telah ditetapkan.
